Nakes Dipecat – Tenaga kesehatan (nakes) merupakan tulang punggung dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Peran mereka begitu krusial, terutama di wilayah-wilayah yang masih memerlukan perhatian lebih dalam hal akses layanan medis, seperti di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT). Namun, dinamika ketenagakerjaan di sektor ini seringkali diwarnai oleh ketidakpastian status kerja dan kesejahteraan yang belum optimal. Salah satu kasus yang mencuat adalah pemecatan massal terhadap 249 nakes non-aparatur sipil negara (ASN) oleh Bupati Manggarai, Herybertus GL Nabit, usai serangkaian aksi demonstrasi. Artikel ini akan membahas lebih mendalam mengenai kronologi kejadian. Alasan pemecatan, tuntutan para nakes, serta dampak dan solusi yang ditawarkan dalam menghadapi permasalahan tersebut.
Kronologi Pemecatan Nakes Non-ASN di Manggarai
Pemecatan 249 nakes non-ASN di Kabupaten Manggarai terjadi setelah aksi demonstrasi yang dilakukan oleh ratusan nakes pada 12 Februari 2024. Pada hari itu, sekitar 300 nakes non-ASN mendatangi Kantor Bupati Manggarai dengan tuntutan utama berupa perpanjangan Surat Perintah Kerja (SPK) dan kenaikan gaji agar setara dengan upah minimum kabupaten (UMK). Mereka juga meminta tambahan penghasilan (tamasil) dan penambahan kuota seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024.
Aksi ini bukanlah yang pertama. Sebelumnya, pada 6 Maret 2024, para nakes juga melakukan aksi serupa di depan DPRD Manggarai dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi A. Mereka menuntut pengangkatan tanpa tes dalam seleksi PPPK bagi nakes yang telah mengabdi bertahun-tahun. Beberapa di antaranya bahkan sudah bekerja sejak 2015. Aksi ini mencerminkan keresahan para nakes yang merasa upah yang diterima. Berkisar antara Rp400 ribu hingga Rp600 ribu per bulan, sangat tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup mereka.
Alasan Pemecatan dan Perspektif Pemerintah Daerah
Setelah serangkaian aksi tersebut, pada April 2024. Bupati Manggarai memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak kerja atau SPK bagi 249 nakes non-ASN. Kepala Dinas Kesehatan Manggarai, Bartolomeus Hermopan atau yang akrab disapa Tomy, mengonfirmasi bahwa mayoritas nakes yang dipecat merupakan peserta dalam aksi demonstrasi tersebut. Tomy juga menyatakan bahwa nakes non-ASN lainnya yang tidak terlibat dalam aksi dan sudah bekerja bertahun-tahun tetap mendapatkan perpanjangan kontrak.
Ketika ditanya alasan di balik keputusan ini. Tomy menyebutkan bahwa bupati melihat adanya masalah disiplin dan loyalitas di kalangan nakes yang terlibat dalam aksi demonstrasi. Meskipun demikian, tidak ada pernyataan resmi mengenai kaitan langsung antara aksi protes dan keputusan pemecatan ini. Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa keputusan tersebut merupakan bentuk sanksi terhadap aksi penolakan yang dilakukan oleh para nakes.
Tuntutan Nakes: Upah dan Status yang Layak
Tuntutan utama para nakes dalam aksi demonstrasi tersebut adalah kenaikan upah dan status kerja yang lebih jelas. Selama bertahun-tahun, para nakes ini bekerja dengan upah yang jauh di bawah standar minimum. Mereka menerima gaji yang hanya berkisar antara Rp400 ribu hingga Rp600 ribu per bulan, yang tentu saja tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, mereka juga menginginkan adanya tambahan penghasilan yang diatur. Melalui tamasil serta kesempatan yang lebih besar untuk mengikuti seleksi PPPK tanpa perlu melalui proses seleksi yang berbelit.
Permasalahan ini tidak hanya menyangkut kesejahteraan nakes, tetapi juga mencerminkan ketimpangan dalam sistem tenaga kerja di sektor kesehatan. Terutama bagi mereka yang berstatus non-ASN. Ketidakjelasan status kontrak dan upah yang tidak layak menjadi dua isu krusial yang terus mengemuka dalam setiap aksi protes yang dilakukan.
Baca Juga: Bupati Manggarai Pecat 249 Nakes! Bupati Manggarai Bikin Heboh, Apa Sebenarnya yang Terjadi?
Aksi Permintaan Maaf dan Upaya Rekonsiliasi
Setelah keputusan pemecatan diumumkan, ratusan nakes non-ASN yang terkena dampak pemecatan menyampaikan permintaan maaf kepada Bupati Manggarai. Mereka mengakui bahwa mungkin terdapat kata-kata atau tindakan yang tidak pantas selama aksi demonstrasi dan saat diwawancarai oleh media. Koordinator Forum Nakes Non-ASN, Elias Ndala, menyatakan bahwa mereka berharap dapat kembali bekerja dan bersedia untuk memperbaiki sikap demi mendapatkan kembali pekerjaan mereka.
Permintaan maaf ini mencerminkan bahwa para nakes masih sangat bergantung pada pekerjaan tersebut untuk menopang kehidupan mereka. Di sisi lain, tindakan ini juga menunjukkan adanya kesadaran dari para nakes akan pentingnya menjaga hubungan baik dengan pemerintah daerah dalam upaya memperjuangkan hak-hak mereka.
Dampak Pemecatan: Krisis Ketenagakerjaan dan Kualitas Layanan Kesehatan
Pemecatan massal terhadap 249 nakes non-ASN di Manggarai tidak hanya memengaruhi kehidupan mereka secara individu, tetapi juga berdampak luas pada kualitas layanan kesehatan di wilayah tersebut. Kabupaten Manggarai merupakan salah satu wilayah dengan tantangan akses layanan kesehatan yang cukup besar. Dengan jumlah tenaga kesehatan yang berkurang drastis, ketersediaan pelayanan di puskesmas, rumah sakit, dan fasilitas kesehatan lainnya tentu akan terganggu.
Di sisi lain, krisis ini juga menyoroti tantangan besar yang dihadapi daerah dalam mempertahankan sumber daya manusia di sektor kesehatan. Pemecatan tersebut dapat memicu efek domino berupa penurunan semangat kerja nakes yang masih bertahan, serta kekhawatiran masyarakat terhadap pelayanan yang akan mereka terima di masa mendatang.
Solusi dan Jalan Keluar
Menyelesaikan permasalahan ini memerlukan pendekatan yang komprehensif. Pertama, perlu ada evaluasi mendalam terhadap kebijakan ketenagakerjaan di sektor kesehatan, khususnya terkait kesejahteraan dan perlindungan kerja bagi nakes non-ASN. Upah yang layak dan status kerja yang jelas harus menjadi prioritas agar tenaga kesehatan merasa dihargai dan termotivasi untuk memberikan pelayanan terbaik.
Kedua, perlu dilakukan dialog yang lebih intensif antara pemerintah daerah dan perwakilan nakes. Upaya untuk mendengarkan aspirasi dan mencari solusi bersama, tanpa harus berujung pada pemecatan massal, merupakan langkah yang lebih konstruktif. Pemerintah pusat juga diharapkan turut berperan dalam menyediakan regulasi yang mendukung perbaikan sistem tenaga kerja di sektor kesehatan.
Nakes Dipecat: Fenomena yang Meluas
Kasus pemecatan nakes di Manggarai ini bukanlah yang pertama di Indonesia. Di berbagai daerah, nakes non-ASN seringkali menjadi korban ketidakpastian status kerja dan kebijakan yang dianggap tidak adil. Beberapa kasus serupa terjadi ketika nakes melakukan protes terhadap kebijakan pemerintah atau menuntut hak-hak mereka. Fenomena ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk mereformasi sistem ketenagakerjaan bagi tenaga kesehatan di seluruh Indonesia.
Pemecatan terhadap nakes dapat menurunkan semangat kerja dan membuat mereka merasa tidak dihargai, padahal mereka merupakan garda terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Reformasi ini harus mencakup upaya untuk memberikan perlindungan lebih baik, upah yang layak, serta kesempatan yang adil dalam mengikuti seleksi ASN atau PPPK.
Kejadian pemecatan 249 nakes non-ASN di Manggarai adalah cerminan dari tantangan besar dalam pengelolaan tenaga kesehatan di Indonesia. Meski terdapat perbedaan pandangan antara pemerintah daerah dan para nakes, solusi yang didasarkan pada dialog terbuka dan perbaikan sistem ketenagakerjaan harus menjadi fokus utama. Dengan mengatasi masalah kesejahteraan dan status kerja nakes, diharapkan kualitas layanan kesehatan di Manggarai, dan Indonesia pada umumnya, dapat semakin meningkat.
Untuk Anda yang bercita-cita menjadi tenaga kesehatan profesional dengan kompetensi yang unggul, aplikasi JadiNAKES hadir sebagai platform pembelajaran yang menyediakan kursus dan pelatihan lengkap untuk mempersiapkan diri Anda. Akses berbagai materi pelatihan dan pembelajaran berbasis kompetensi dengan JadiNAKES, dan wujudkan karier Anda sebagai tenaga kesehatan yang handal dan siap melayani masyarakat!
Sumber Informasi:
- https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240411102609-20-1085209/kronologi-249-nakes-di-manggarai-dipecat-bupati-usai-demo-naik-gaji
- https://www.tvonenews.com/berita/nasional/202716-249-nakes-dipecat-bupati-begini-bunyi-aturan-pemberhentian-kontrak-kerja-nakes-non-asn-di-manggarai
Ada yang mau disampaikan? Kami sangat menghargai setiap masukan dari kamu. Klik di sini dan beri tahu kami, ya!
https://bit.ly/FeedbackArtikelJadiNakes